A. Pengertian Budaya Politik
Budaya politik adalah orientasi masyarakat terhadap suatu sistem politik.
Dalam setiap masyarakat, terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan mereka mengenai proses politik yang berlangsung di lingkungannya sendiri. Tingkat kesadaran dan partisipasi mereka biasanya menjadi hal penting untuk mengukur kemajuan budaya politik yang berkembang.
Perbedaan pandangan masyarakat dalam menyikapi masalah politik dalam hubungannya dengan pemerintah merupakan bagian kajian tentang budaya politik suatu masyarakat.
Gejala budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai contoh adalah sejak reformasi tahun 1998. kesadaran politik masyarakat Indonesia meningkat cukup tajam. Berbagai hal yang sebelumnya dianggap tabu atau aneh kini menjadi hal yang sangat biasa. Contohnya adalah demonstrasi mahasiswa, buruh, atau masyarakat sipil. Pada masa kepemimpinan Soeharto atau era Orde Baru, demonstrasi tidak diperbolehkan karena dianggap mengganggu stabilitas keamanan. Tetapi saat ini, demonstrasi tidak dilarang karena merupakan hak rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin.
Menurut Almond dan Verba, budaya politik yang sering disebut pula kebudayaan politik merupakan dimensi psikologis (bukan lagi sebuah sistem normatif yang ada di luar masyarakat) dari sistem politik. “Budaya politik merupakan kultur politik yang berkembang dan dipraktikan oleh suatu masyarakat tertentu.”
Budaya politik adalah orientasi masyarakat terhadap suatu sistem politik.
Dalam setiap masyarakat, terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan mereka mengenai proses politik yang berlangsung di lingkungannya sendiri. Tingkat kesadaran dan partisipasi mereka biasanya menjadi hal penting untuk mengukur kemajuan budaya politik yang berkembang.
Perbedaan pandangan masyarakat dalam menyikapi masalah politik dalam hubungannya dengan pemerintah merupakan bagian kajian tentang budaya politik suatu masyarakat.
Gejala budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai contoh adalah sejak reformasi tahun 1998. kesadaran politik masyarakat Indonesia meningkat cukup tajam. Berbagai hal yang sebelumnya dianggap tabu atau aneh kini menjadi hal yang sangat biasa. Contohnya adalah demonstrasi mahasiswa, buruh, atau masyarakat sipil. Pada masa kepemimpinan Soeharto atau era Orde Baru, demonstrasi tidak diperbolehkan karena dianggap mengganggu stabilitas keamanan. Tetapi saat ini, demonstrasi tidak dilarang karena merupakan hak rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin.
Menurut Almond dan Verba, budaya politik yang sering disebut pula kebudayaan politik merupakan dimensi psikologis (bukan lagi sebuah sistem normatif yang ada di luar masyarakat) dari sistem politik. “Budaya politik merupakan kultur politik yang berkembang dan dipraktikan oleh suatu masyarakat tertentu.”
PENGERTIAN BUDAYA POLITIK :
1. Samuel Beer, budaya politik adalah
nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaiman pemerintahan
seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.
2. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba,
budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara
terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap
terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.
3. Rusdi Sumintapura, budaya politik adalah
pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan plitik yang
dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.
4. Mochtar Masud dan Colin McAndrews, budaya
politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan
pemerintahan negara dan politiknya.
5. Larry Diamond, budaya politik adalah
keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat
tentang sistem politik negara mereka dan peran masing-masing individu dalam
sistem itu.
Perbedaan budaya politik (tingkat kesadaran dan partisipasi politik) masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan:
- Masyarakat pedesaan : Tergantung pada pilihan politik pemimpinnya, baik pemimpin adat, suku, maupun agama.
- Masyarakat perkotaan : Tidak bergantung pada pilihan orang lain.
Budaya politik diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yng memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.
Secara umum, budaya politik terbagi atas:
1. Budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, pasif);
2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi); dan
3. Budaya politik partisipatif (aktif).
Faktor-faktor yang mempengaruhi model kebudayaan politik yang berkembang dalam masyarakat:
1. Tingkat pendidikan warga negara (faktor kunci)
2. Tingkat ekonomi (semakin sejahtera rakyat maka semakin tinggi partisipasi politiknya).
3. Reformasi politik/political will (semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik sistem politik yang lebih baik).
4. Supremasi hukum (adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas).
5. Media komunikasi yang independen (berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri).
Budaya politik lebih merupakan sifat atau karakter berpolitik yang berkembang dalam masyarakat dengan seperangkat objek dan proses sosial yang bersifat khusus.
Almond dan Verba membagi orientasi politik menjadi 3 bagian:
1. Orientasi kognitif, merupakan pengetahuan masyarakat tentang sistem politik, peran, dan segala kewajibannya. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
2. Orientasi afektif, merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan perannya, serta para aktor dan penampilannya. Perasaan masyarakat ini bisa saja merupakan perasaan untuk menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan yang dibuat.
3. Orientasi evaluatif, merupakan keputusan dan pendapat masyarakat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan nilai moral yang ada dalam masyarakat dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki.
Almond dan Verba mengidentifikasi tiga objek yang dituju dalam orientasi politik.
1. Peran atau struktur dari sebuah institusi politik.
2. Para pemegang jabatan atau aktor dari sebuah institusi negara seperti pemimpin monarki, legislator dan administrator. (Aktor/orangnya)
3. Kebijakan, keputusan, dan penguatan keputusan yang dibuat oleh para aktor di dalam negara. (Produk)
B. Tipe-Tipe Budaya Politik
AS dan Inggris adalah negara yang paling mendekati model kebudayaan kewarganegaraan. AS cenderung peserta aktif dan khawatir terhadap pemerintahan yang kuat. Sedangkan di Inggris cenderung pada penghargaan terhadap subjek dan mendorong perkembangan yang kuat dan efektif serta struktur administrasi yang efektif dan bebas akibat mapannya orientasi penghargaan dan orientasi subjek.
Dimensi-dimensi yang menjadi ukuran dalam menentukan budaya politik suatu masyarakat.
1. Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya, seperti pengetahuan tentang sejarah, letak geografis, dan konstitusi negara.
2. Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan.
3. Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari masyarakat dan media massa kepada pemerintah.
4. Sejauh mana pertisipasi masyarakat dalam berpolitik dan bernegara, serta sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Tiga tipe kebudayaan menurut Almond dan Verba:
1. Budaya politik parokial. Memiliki ciri:
- Frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali.
- Tidak ada peran-peran politik yang bersifat khusus.
- Peran-peran pemimpin masyarakatnya sangat berperan baik dalam bidang politik, ekonomi, dan religius.
- Partisipasi masyarakat sangat bergantung pada pemimpinnya
- Dianut oleh masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman Indonesia.
2. Budaya politik subjek. Memiliki ciri:
- Frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- Pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.
- Masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem politik.
3. Budaya politik partisipan. Memiliki cirri:
- Anggota masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik.
- Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan.
- Berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.
- Masyarakat sudah ikut terlibat dalam sistem politik pemerintahan.
C. Tipe-Tipe Budaya Politik Yang Berkembang di Indonesia
Berikut adalah pembagian tipe-tipe politik yang lebih didasarkan pada gaya berplitik yang berkembang di Indonesia.
1. Budaya politik tradisional
Budaya politik tradisional merupakan budaya politik yang memprioritaskan satu budaya dari etnis tertentu. Sebagai contoh, ketika Soeharto memimpin negeri kita selama lebih dari 3 dekade, masyarakat etnis Jawa cukup mendominasi pusat-pusat kekuasaan penting, seperti kekuasaan yang ada dalam tubuh ABRI (TNI).
2. Budaya politik Islam
Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada keyakinan dan nilai agama Islam. Biasanya kelompok santri mempelopori budaya politik ini.
3. Budaya politik modern
Budaya politik modern adalah budaya politik yang lebih bersifat netral tanpa mendasarkan pada budaya atau agama tertentu. Budaya politik ini dikembangkan pada masa pemerintahan Orde Baru yang bertujuan untuk stabilitas keamanan dan kemajuan.
Harold Laswell mengemukakan beberapa hal yang dapat dijadikan ciri-ciri masyarakat yang demokratis.
1. Open ego (sifat keakuan yang terbuka). Artinya, tingkah laku yang terbuka terhadap keberadaan orang lain.
2. Kapasitas untuk membentuk sejumlah nilai dengan orang lain.
3. Lebih berprientasi pada nilai-nilai yang beragam.
4. Percaya dan yakin terhadap lingkungan sosialnya.
5. Relatif lebih memiliki kebebasan daripada rasa cemas.
D. Pembagian Tipe Budaya Politik Menurut Geertz
Tiga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia menurut Geertz:
1. Budaya politik abangan
Budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang mempengaruhi hidup manusia.
Ciri khasnya adalah diadakan upacara selamatan untuk mengusir roh halus.
2. Budaya politik santri
Budaya politik masyarakat yang menekankan pada aspek-aspek keagamaan, khususnya Islam.
3. Budaya politik priyayi
Budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi.
Priayi adalah masyarakat kelas atas atau kelompok masyarakat aristokrat dan bekerja sebagai birokrat (pegawai pemerintah). Yang dulunya berafiliasi (berhubungan, berpautan) dengan partai PNI, kini berinfiliasi pada partai golkar.
Afan Gaffar, budaya politik
indonesia memiliki 3 ciri dominan :
1. Hirarki yang tegar/ketat :
adanya pemilahan tegas antar penguasa (wong Gedhe) dengan
Rakyat
kebanyakan ( wong cilik).
2. Kecendrungan Patronage (
hubungan antara orang berkuasa dan rakyat biasa) seperti majikan
majikan dengan buruh.
3. Kecendrungan Neo
Patrimonialistik, yaitu perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya
politik yang berkarakter patrimonial.
E. Perkembangan Tipe Budaya Politik Sejalan Dengan Perkembangan Sistem Politik yang Berlaku
Pada negara-negara demokratis umumnya, partisipasi politik warga negaranya dapat mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan.
Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, “Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.”
Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
Peran dan political will elit yang berkuasa sangat mempengaruhi perluasan dan pembatasan, sedangkan elit politik yang tidak berkuasa cenderung meluaskan partisipasi politik dan mengubah serta mengembangkannya ke bentuk partisipasi yang baru.
Setiap insan politik harus dapat menunjukan partisipannya dalam kegiatan yang berkaitan dengan hak warga negara, yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
Berikut adalah kegiatan-kegiatan waraga negara dalam bentuk partisipasi politik.
1. Terbentuknya organisasi-organisasi politik dan organisasi masyarakat.
2. Lahirnya kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan, dan LSM.
3. Pelaksanaan pemilu berupa berkampanye, menjadi pemilih aktif atau menjadi anggota parlemen.
4. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah.
F. Pentingnya Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik
Menurut Almond dan Verba, budaya politik demokratis merupakan gabungan dari budaya politik partisipan, subjek, dan paroikal.
Menurut Samuel P. Huntington, modernisasi budaya politik ditandai oleh tiga hal yaitu sebagai berikut.
1. Sikap politik yang rasional dan otonom di dalam masyarakat. (Tidak memilih satu pilihan politik berdasarkan pemimpinnya)
2. Diferensiasi struktur. (Sudah ada spesifikasi atau tugas yang harus dilakukan)
3. Perluasan peran serta politik di dalam masyarakat.
G. Peran Serta Politik Partisipan
Budaya politik demokratis adalah budaya politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Dalam peran serta politik partisipan, masyarakat diarahkan untuk berperan aktif dalam proses politik yang berlangsung di lingkungannya.
Tipe-tipe partisipan adalah sebagai berikut.
1. Partisipan terbuka : para responden yang tidak acuh terhadap perkawinan antarpartai dan menjelaskan dirinya sendiri secara emosional dalam pemilihan.
2. Partisipan apatis : para responden yang memilih salah satu partai besar dan menyatakan ketidakacuhannya terhadap perkawinan antarpartai serta mengingkari perasaan pemilihan.
3. Partisipan bersemangat : para responden yang prihatin terhadap perkawinan antarpartai dan secara emosional terlibat dalam pemilihan.
SOSIALISASI POLITIK
1. Pengertian sosialisasi
politik :
a. Kenneth P. Langton, Sosialisasi politik adalah cara bagaimana
masyarakat meneruskan
kebudayaan
politiknya.
b. Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik adalah proses dimana
sikap-sikap politik dan pola – pola tingkah
laku diperoleh atau dibentuk, dan merupakan sarana bagi generasi muda
untuk menyampaikan patokan politik dan keyakinan politik.
c. Richard E. Dawson, sosialisasi politik adalah pewarisan
pengetahuan , nilai dan pandangan politik darimorang tua, guru dan sarana
sosialisasi lainnya bagi warga baru dan yang beranjak dewasa.
d. Dennis Kavanagh, sosialisasi politik adalah istilah untuk
mengganbarkan proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya
tentang politik.
e. Ramlan Surbakti, sosialisasi politik adalah proses pembentukan
sikap dan orientasi politik anggota masyarakatnya.
f. Alfian, sosialisasi Politik adalah usaha sadar untuk
mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami
dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang
ideal yang hendak dibangun.
Sosialisasi politik dapat dilakukan
dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:
1). Dalam Lingkungan Keluarga,
orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak beberapa cara tingkah laku politik
tertentu. Melalui obrolan politik ringan sehingga tak disadarai telah
menanamkan nilai-nilai politik kepada anak-anaknya.
2). Di Lingkungan
Sekolah,dengan memasukkan pendidikan kewarganegaraan. Siswa dan guru
bertukar informasdi dan berinteraksi dalam membahas topik tentang politik.
3). Di lIngkungan Negara,
secara hati-hati bisa menyebarkan dan menanamkan ideologi-ideologi resminya.
4). Di Lingkungan Partai
politik, Salah satu fungsi partai politik adalah dapat memainkan perannya
sebagai sosioalisasi politik. Artinya parpol itu telah merekrut anggota
atau kader danpartisipannya secara periodik. Partai politik harus mampu
menciptakan kesan atau image memperjuangkan kepentingan umum.
Menurut Ramlan
Surbakti ada dua macam sosialisasi politik dilihat dari metode penyampaian
pesan :
a.
Pendidikan Politik Yaitu proses dialogis diantara pemberi dan penerima
pesan. Dari sini anggota masyarakat mempelajari simbol politik negaranya,
norma maupun nilai politik.
b.
Indoktrinasi Politik, yaitu proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan
memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai , norma dan simbol yang
dianggap pihak berkuasa sebagai ideal dan baik.
Dalam
upaya pengembangan budaya politik, sosialisasi politik sangant penting karena
dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, serta
dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa, penyampaian dari
generasi tua ke generasi muda, dapat pula sosialisasi politik dapat mengubah
kebudayaan politik.
Menurut Gabriel
A. Almond, sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan
kebudayaan politik suatu bangsa dan mememlihara kebudayaan politik suatu bangsa
dengan bentuk penyampaian dari generasi tua kepada generasi muda.
Terdapat 6 sarana atau agen sosialisasi politik menurut Mochtar Masoed
dan Colin MacAndrews, adalah :
a. Keluarga
yaitu lembaga pertama yang dijumpai sesorang individu saat lahir. Dalam
keluarga anak ditanamkan sikap patuh dan hormat yang mungkin dapat mempengaruhi
sikap seseorang dalam sistem politik setelah dewasa.
b. Sekolah yaitu sekolah sebagai
agen sosialisasi politik memberi pengetahuan bagi kaum muda tentang dunia
politik dan peranan mereka di dalamnya. Disekolah memberi kesadaran pada
anak tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, cinta tanah air.
c. Kelompk bermain yaitu kelompok
bermain masa anak-anak yang dapat membentuk sikap politik seseorang, kelompok
bermain saling memiliki ikatan erat antar anggota bermain. Seseorang dapat
melakukan tindakan tertentu karena temannya melakukan hal itu.
d. Tempat kerja yaitu organisasi formal
maupun nonformal yang dibentuk atas dasar pekerjaan seperti serikat kerja,
sderikat buruh. Organisasi
seperti ini dapat berfungsi sebagai penyuluh di bidang politik.
e. Media
massa yaitu informasi tentang peristiwa yang terjadi dimana saja dengan
cepat diketahui masyarakat sehingga dapat memberi pengetahuan dan informasi
tentang politik.
f. Kontak-kontak
politik langsung yaitu pengalaman nyata yang dirasakan oleh seseorang
dapat berpengaruh terhadap sikap dan keputusan politik seseorang. Seperti
diabaikan partainya, ditipu, rasa tidak aman,dll.
BUDAYA POLITIK
PARTISIPAN
1. Gabriel A. Almond
dan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau disebut
juga budaya politik demokrasi adalah suatu kumpulan sistem keyakinan,
sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya
partisipasi. Untuk terwujudnya partisipasi itu warga negara harus yakin
akan kompetensinya untukterlibat dalam proses politik dan pemerintah
memperhatikan kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap
pemerintah.
2. Ramlan Surbakti,
partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam
menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi
hidupnya. Ciri-cirinya adalah :
a. Perilaku warga negara yang
bisa diamati bukan batiniah (sikap dan orientasi).
b. Perilaku atau kegiatan itu
mem,pengaruhi pemerintah (pemegang kebijakan)
c. Kegiatan atau prilaku yang
gagal ataupun berhasil termasuk partisipasi politik.
d. Kedgiatan mempengaruhui
pemerintah dapat dilakukan secara :
· Langsung yaitu individu
tidak menggunakan perantara dalam memepengaruhi pemerintah.
· Tak langsung yaitu
menggunakan pihak lain yang dapat meyakinkan pemerintah.
e. Kegiatan mempengaruhi
pemerintah dapat dilakukan dengan prosedur wajar (konvensional) tidak
berupa kekerasan (nonviolence) seperti : ikut memeilih dalam pemilihan
umum,mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, dll,dan ada
yang melalui cara –cara diluar prosedur yang wajar (tidak Konvensional)
dan berupa kekerasan (violence), seperti : demonstrasi (unjuk rasa),
pembangkangan halus (golput),hura-hura, mogok, serangan senjata,
gerakan-gerakan politik, dan revolusi, kudeta, makar,dll
3. Prof. Dr. Miriam Budiardjo,
partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalampartai plitik yang mencakup
semua kegiatamnnsukarela dimana seseorang turut dalam proses pemilihan pemimpin
plitik dan turut langsung atau tidak lanmgsung dalam pembentukan
kebijakan umum.
PARTAI POLITIK
1. Prof. Dr. Miriam Budiardjo,
partai plitik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh
dan menggunakan kekuasaan.
2. Sigmund Neuman,
partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk
menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar
persaingan melawan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang tidak
sepaham.
3. Carl J. Friedrich,
partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan
tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan
partainya sehingga penguasaan itu memberikan mamfaat kepada anggota partainya
baik bersifat ideal maupun material.
FUNGSI PARTAI POLITIK
1. Sarana komunikasi politik,
yaitu penyalur aspirasi pendapat rakyat, menggabungkan berbagai macam
kepentingan dan merumuskan kepentingan yang menjadi dasar
kebijaksanaannya. Upaya Partai politik dalah mencapai fungsi ini adalah :
·
Memperjuangkan aspirasi rakyat agar menjadi kebijaksanaan umum oleh pemerintah
·
Menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan pemerintah
·
Perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide
·
Bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga
masyarakat sebagai pengeras suara.
2. Sarana Sosialisasi Politik,
yaitusarana untuk memmberikan penanaman nilai-nilai, norma, dan sikap serta
orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Upaya yang dilakukan untuk
mencapai fungsi ini adalah :
·
Penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilu
·
Menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum
· Menanamkan solidaritas
dan tanggung jawab terhadap para anggotanya maupun anggota lain
3. Sarana Rekrutmen Politik, yaitu mencari dan mengajakorang berbakat
untuk turut aktif dalam kegiatan plitik. Dengan demikian memperluas partisipasi
politik. Upaya yang dilakukan parpol adalah :
·
Melalui kontak pribadi maupun persuasi
·
Menarik golongan muda untuk didddik menjadi kader di masa depan
4. Sarana Pengatur Konplik, yaitu mengatasi berbagai macam konplik yang
muncul sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat
ersaingan dan perbedaan pendapat. Biasanya masalah tersebut cukup
mengganggu stabilitas nasional. Hal ini mungkin saja dimunculkan oleh
kelompok tertentu untukkepentingan ppularitasnya. Upaya yang dilakukan
partai politik adalah :
· Bilaanggta partai
plitikyang memberikan informasi justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan
masyarakat,pimpinan partai politik harus segera klarifikasi atau diselesaikan
dengan baik.
· Adanya kemungkinsn
anggota partai plitik lebih mengejar kepentingan pribadi/golongannya, sehingga
berakibat terjadi pengkotakan politik atau konplik yangbharus segera
diselesaikan dengan tuntas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar